www.Seputar Usaha.com.ǁJawa Tengah 18 Januari 2026-Minggu (18/1/2026), banjir masih merendam 136 desa. Itu tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Pati.
12 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Dukuhseti, Juwana, Pati, Jakenan, Gabus, Wedarijaksa, Sukolilo, Tayu, Margorejo, Margoyoso, Kayen, dan Batangan.
Hal itu disampaikan Bupati Sudewo dalam konferensi pers Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Pati, Minggu (18/1/2026) pagi di Pendopo Kabupaten Pati.
Terkait bencana itu, Pemkab Pati telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana yang berlaku sejak 10 Januari 2026.
“Dampak keseluruhan bencana yang terdata hingga 18 Januari 2026 meliputi 61.606 warga terdampak, dua korban jiwa (meninggal), 20.194 rumah terendam banjir, 130 fasilitas umum,” kata Sudewo.
Selain itu, banjir merendam 7.355 hektare sawah dengan asumsi kerugian Rp301 miliar. Kemudian 1.371 hektare tambak terendam banjir dengan asumsi kerugian Rp54 miliar serta 66 hektare lahan pertanian bawang merah dengan asumsi kerugian Rp4,5 miliar.
Kerugian infrastruktur meliputi jalan rusak dengan asumsi kerugian Rp170 miliar, jembatan Rp16 miliar, tanggul atau talud Rp75 miliar, serta bendung atau tambak Rp17 miliar.
Total kerugian di sektor pertanian atau perikanan adalah Rp359,5 miliar. Adapun total kerugian di sektor infrastruktur mencapai Rp278 miliar.
Sehingga, total keseluruhan kerugian akibat banjir di Pati mencapai sekira Rp637,5 Miliar.
Menyikapi kondisi tersebut, Sudewo melalui Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0041 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Pati.
Status tanggap darurat ini berlaku mulai 10 hingga 23 Januari 2026.
“Penetapan status ini menjadi dasar hukum dan pedoman operasional agar seluruh unsur pemerintah dapat bergerak lebih cepat, taktis, responsif, serta fokus dalam penanganan bencana secara terorganisasi, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Sudewo.
Dalam penanganan darurat, Pemkab Pati menegaskan sejumlah prioritas utama seperti percepatan penanganan di lapangan, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, penguatan koordinasi lintas-sektor untuk mencegah tumpang tindih bantuan, serta memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Sudewo juga menekankan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama, dengan menginstruksikan seluruh unsur agar bergerak cepat, responsif, dan saling bersinergi antara OPD, TNI, Polri, relawan, serta unsur masyarakat.
Sebagai bagian dari langkah penguatan koordinasi, rapat koordinasi penanganan bencana telah dilaksanakan bersama Wakil Bupati, Forkopimda, Kepala OPD, dan seluruh camat guna menyamakan langkah, pembagian tugas, serta penanggung jawab lapangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal dan tidak tumpang tindih.
“Penguatan layanan dasar bagi pengungsi menjadi fokus utama penanganan, di antaranya melalui pemenuhan logistik dan bantuan kebutuhan pokok,” kata dia.
Pihaknya juga menyiagakan 16 dapur umum bekerja sama dengan berbagai elemen. Antara lain PMI dan Muhammadiyah Disaster Management Center.
Dilakukan pula pendistribusian bahan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan bagi kelompok rentan melalui jejaring Puskesmas, penyediaan air bersih, penyemprotan lumpur pascabanjir, serta pengelolaan sampah guna menjaga kesehatan lingkungan.
Dalam aspek teknis, pemerintah daerah menginstruksikan asesmen infrastruktur oleh OPD terkait, khususnya DPUTR.
Sudewo menambahkan, pihaknya juga mengupayakan percepatan penanganan infrastruktur darurat dan ringan serta penanganan tanggul jebol secara segera dan permanen guna mencegah dampak lanjutan.
“Terkait prioritas penanganan banjir di tahun 2026 ini, Pemerintah Daerah akan fokus terhadap normalisasi sungai yang menjadi kewenangan daerah.”
“Sementara untuk sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti Sungai Juwana, Pemkab akan segera berkoordinasi dan bersurat dengan Kementerian PU,” kata dia.
Dia mengatakan, di Sungai Juwana akan segera diupayakan pembuatan kanal khusus (short cut) agar permasalahan banjir segera surut dan teratasi.
Pemkab Pati mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat intensitas hujan masih tinggi.
Pemantauan cuaca terus dilakukan, termasuk dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) oleh BNPB untuk mengendalikan curah hujan dan mengurangi risiko bencana lanjutan.
Masyarakat kami imbau tetap waspada, tenang, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan unsur terkait memastikan kesiapsiagaan dan pelayanan dilakukan 24 jam penuh demi keselamatan warga,” tandas Sudewo.
