www.seputarusaha.comǁSampang,25 Desember 2024- Proyek paving halaman PAUD Nusa Indah Desa Banjar Talela, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, menuai sorotan tajam. Dinas Pendidikan Sampang diduga mengambil langkah kontroversial dengan mengubah kontrak kerja dan mengalihkan separuh anggaran proyek senilai Rp160 juta untuk pembangunan pagar sekolah.
Langkah ini memunculkan kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran dan manipulasi laporan pekerjaan. Pemuda Desa Banjar Talela, Abd. Goffar, bahkan secara terang-terangan menyebut kualitas paving yang sudah dikerjakan sangat buruk dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kualitas pekerjaan buruk sekali. Material yang digunakan jauh dari standar teknis konstruksi. Ini benar-benar proyek yang terkesan asal-asalan,” tegas Goffar, Rabu (25/12/2024).
Goffar menuding Dinas Pendidikan tidak hanya lamban, tetapi juga bermain-main dengan kebijakan. Menurutnya, jika tidak ada tekanan publik, potensi korupsi dalam proyek ini sangat besar.
“Keputusan yang berubah-ubah menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan-jangan ini memang skenario untuk menyalahgunakan anggaran demi kepentingan pribadi. Tidak menutup kemungkinan ada oknum dinas yang ikut menikmati keuntungan,” ujarnya tajam.
Ia juga menduga ada manipulasi laporan progres pekerjaan untuk mempercepat pencairan dana. Padahal, kondisi lapangan menunjukkan banyak keterlambatan.
“Kami yakin laporan konsultan direkayasa agar pekerjaan dianggap selesai 100 persen. Ini jelas upaya untuk mengamankan pencairan penuh, meski pekerjaan di lapangan tidak sesuai,” tambahnya.
Di sisi lain, seorang pegawai Dinas Pendidikan, Aji, mengonfirmasi adanya perubahan kontrak atau adendum. Namun, ia berdalih bahwa perubahan ini dilakukan agar pekerjaan bisa selesai sebelum tahun anggaran berakhir.
“Betul, ada adendum dalam kontrak. Pelaksana sudah berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sebelum tahun ini selesai,” ucapnya singkat, tanpa menjelaskan lebih detail.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Kritik keras terhadap Dinas Pendidikan Sampang terus bergulir, menuntut adanya investigasi lebih mendalam terkait dugaan mal administrasi yang mencederai kepercayaan masyarakat.
