www.Seputar Usaha.com.ǁJawa Tengah,20 November 2025-Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 membuat DPRD Jepara memperketat fungsi pengawasan dan pengawalan anggaran.
Dewan menegaskan, meskipun Pemkab Jepara harus merasionalisasi belanja dalam jumlah besar, pelayanan dasar kepada masyarakat tidak boleh terganggu sedikit pun.
Anggota Komisi D DPRD Jepara, Haizul Ma’arif, menegaskan bahwa situasi ini justru menjadi momentum bagi dewan untuk menjalankan fungsi check and balance lebih kuat terhadap eksekutif.
“TKD turun, tapi pelayanan dasar tidak boleh goyah. Di sinilah DPRD hadir memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat,” kata Gus Haiz kepada Tribunjateng, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, DPRD bersama Badan Anggaran kini intensif membahas skema efisiensi agar pemangkasan tidak terjadi secara serampangan.
Setiap kegiatan OPD dievaluasi satu per satu, terutama yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“DPRD memastikan efisiensi benar-benar tepat sasaran. Kegiatan seremonial, hibah, dan program non-prioritas harus dikaji ulang. Tapi pelayanan dasar wajib dipertahankan,” tegasnya.
Ia menyebut, Komisi D juga terus memonitor program prioritas pemerintah daerah seperti perbaikan infrastruktur dan layanan publik.
Ruas-ruas jalan yang kondisinya paling rusak didorong tetap masuk dalam prioritas.
Gus Haiz menegaskan bahwa hampir seluruh OPD mengalami pengurangan belanja.
Karena itu, DPRD meminta kepala OPD melakukan penentuan skala prioritas secara objektif.
“OPD harus memahami situasi fiskal ini. Jangan sampai kegiatan mendesak justru tersingkir. DPRD mengawal agar penyusunan anggaran tetap rasional dan pro-rakyat,” jelasnya.
DPRD juga membuka peluang untuk mengembalikan pos-pos anggaran yang dipotong apabila kondisi keuangan daerah membaik.
“Kami masih punya harapan, jika fiskal pulih, anggaran yang terpangkas bisa dikembalikan. Itu akan kami kawal,” tambahnya.
Hingga kini, DPRD Jepara terus menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memfinalisasi penyesuaian APBD 2026.
Penurunan TKD yang mencapai Rp 208 miliar membuat pembahasan berlangsung lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah proyek jalan kini akan diupayakan melalui bantuan provinsi atau sumber lain.
Di tengah penurunan TKD, DPRD Jepara memastikan perannya sebagai pengawas anggaran dan penentu arah kebijakan tetap berjalan optimal.
Gus Haiz menegaskan, dewan akan menjaga agar tidak ada satu pun pelayanan dasar yang tersendat akibat penyesuaian APBD.
“Anggaran boleh turun, tapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Itu komitmen DPRD,” tutupnya.
