www.Seputar Usaha.com.ǁJawa Tengah,31 Agustus 2026-Layanan Trans Banyumas tetap berlanjut meski terjadi peralihan pendanaan operasional dari pemerintah pusat melalui APBN ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, Pemkab Banyumas terus mempercepat proses peralihan pendanaan tersebut.
Namun, seiring dengan pengalihan pengelolaan dari pemerintah pusat, operasional Trans Banyumas perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Sadewo menuturkan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Banyumas siap menerima peralihan pendanaan operasional Trans Banyumas dari APBN ke APBD.
Menurut dia, evaluasi nantinya dapat menyangkut jumlah koridor hingga tarif layanan.
“Penyesuaian jumlah koridor dan tarif.
Kalau sudah dipegang Pemda mungkin tarif akan disesuaikan, koridor yang sepi mungkin dikurangi,” jelasnya, Senin (31/8/2026).
Ia mengatakan, pada masa transisi tersebut Pemkab Banyumas ingin seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Untuk itu, terdapat sejumlah mekanisme yang harus dipenuhi sebelum pengelolaan Trans Banyumas sepenuhnya beralih ke pemerintah daerah.
“Harus dipastikan, agar pengelolaannya tidak melanggar aturan. Pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah itu berbeda,” paparnya.
Sadewo menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan pengelola dan driver Trans Banyumas pada Minggu (30/8/2026).
Pertemuan tersebut dilakukan di tengah proses transisi pendanaan sekaligus untuk membahas keberlanjutan layanan Trans Banyumas.
Ia memastikan proses evaluasi dan peralihan pengelolaan tersebut akan diupayakan tidak berlangsung terlalu lama.
“Saya akan upayakan pertengahan bulan, sudah berkomunikasi dengan provinsi, mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan sudah clear. Paling pahit ya akhir September, awal Oktober bisa jalan lagi,” jelasnya.
Sadewo juga mengungkapkan kondisi sejumlah layanan Buy The Service (BTS) di berbagai daerah yang menurut informasi yang diterimanya telah berhenti beroperasi.
Ia menyebut, terdapat layanan BTS yang sudah tutup secara permanen, di antaranya di Makassar, Banjarmasin, dan Yogyakarta.
Sementara itu, sejumlah layanan lainnya disebut mengalami penutupan sementara tanpa kejelasan mengenai keberlanjutan operasionalnya.
” Tutup sementara tanpa kejelasan itu Kota Bogor (Biskita Trans Pakuan), Kota Surabaya (Trans Semanggi Suroboyo), Bali (Trans Metro Dewata), Kota Bandung (Trans Metro Pasundan), Surakarta (Batik Solo Trans), Medan dan Palembang,” ujarnya.
Meski menghadapi proses peralihan pendanaan dan evaluasi, Sadewo memastikan layanan Trans Banyumas tidak akan dihentikan.
Menurutnya, Trans Banyumas merupakan salah satu layanan publik yang banyak diakses masyarakat Banyumas sehingga keberadaannya tetap dibutuhkan.
Bupati Sadewo Tri Lastiono juga mengatakan Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran operasional Trans Banyumas hingga akhir Desember 2026.
Namun, seiring peralihan pengelolaan dari pemerintah pusat, evaluasi menyeluruh terhadap operasional dan layanan tetap perlu dilakukan.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti pemerintah tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
Justru, kata dia, evaluasi dilakukan untuk menata sekaligus menyempurnakan layanan transportasi umum agar ke depan tetap terjangkau, nyaman, aman, dan tertib.
“Intine, selama masyarakat esih mbutuhna, pemerintah bakal terus ngupayakna agar pelayanan tetep hadir lan manfaate bisa dirasakna masyarakat Banyumas,” pungkasnya.
